JAWA BARAT — Pemerintah memang sudah mulai menyiapkan pengembangan awal PLTS berkapasitas 17 GW, dengan seremoni perdana yang rencananya digelar di Bali. Namun, IESR mengingatkan bahwa ambisi besar ini tidak akan berjalan mulus hanya dengan seremoni. Dibutuhkan restrukturisasi tata kelola yang serius, bukan sekadar target di atas kertas.
Dalam kajian terbarunya, IESR menggarisbawahi bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar soal berapa megawatt yang terpasang. Ukuran keberhasilannya jauh lebih luas: memperkuat ketahanan energi, menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri, menciptakan lapangan kerja hijau, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Ekonomi yang Dipertaruhkan
Angka yang dipertaruhkan sangat besar. Selain investasi US$51–78 miliar untuk membangun pembangkit, pemerintah juga harus menyiapkan dana US$139–212 miliar untuk membatalkan proyek pembangkit fosil yang sudah direncanakan. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan perombakan total bauran energi nasional.
IESR menghitung, penggantian penggunaan diesel dengan tenaga surya bisa menghemat negara sekitar Rp17,2 triliun. Lebih dari itu, emisi karbon yang bisa ditekan mencapai 24,3 juta ton CO? ekuivalen. Di sisi lain, pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif di daerah terpencil berpotensi menyumbang Rp112,4 triliun terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dalam lima tahun.
Program ini juga bisa menjadi mesin pencipta lapangan kerja baru. IESR memperkirakan sekitar 118 ribu pekerjaan hijau akan tercipta, plus potensi pendapatan hingga US$364 juta dari perdagangan karbon internasional.
Bahaya Tanpa Komando Tunggal
CEO IESR Fabby Tumiwa menegaskan bahwa risiko terbesar program ini justru datang dari dalam birokrasi itu sendiri. "Tanpa kepemimpinan terpadu dengan satu komando implementasi yang jelas, program ini berisiko terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, proses pengadaan yang panjang, ketidakpastian pembiayaan, dan perbedaan kesiapan antardaerah," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/8).
Untuk itu, IESR mendorong pembentukan National Solar Program Delivery Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW. Unit ini harus punya otoritas kuat, mandat jelas, dan mampu mengoordinasikan regulasi, perizinan, pengadaan, pembiayaan, hingga pengembangan tenaga kerja.
PMO ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah, OJK, PLN, dan lembaga terkait lainnya.
Strategi Multijalur, Bukan Proyek Besar Saja
IESR juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada proyek PLTS skala besar yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). "Pemerintah perlu menggabungkan proyek skala besar, PLTS atap, dedieselisasi, listrik desa, kegiatan ekonomi produktif, dan penggantian pembangkit fosil secara bertahap," kata Fabby.
Strategi multijalur ini dinilai penting karena kebutuhan energi di Indonesia sangat beragam. Di Jawa, misalnya, kebutuhan utamanya adalah mengganti pembangkit fosil. Sementara di Indonesia Timur, prioritasnya adalah elektrifikasi desa terpencil dan menggantikan diesel yang biaya operasionalnya sangat mahal.
Dengan pendekatan ini, program PLTS 100 GW diharapkan tidak hanya mengejar angka kapasitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan energi di lapangan. Tanpa itu, target 100 GW hanya akan menjadi angka monumental yang gagal menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
