Bandung, Februari 2026 — Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menghitung kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (?) dengan formula baru yang menggantikan aturan Omnibus Law sebelumnya.
Bagi pekerja, calon pekerja, dan pelaku usaha di Jawa Barat, angka UMK ini penting karena menjadi standar upah terendah yang wajib dibayarkan. Berikut rincian lengkapnya untuk 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Daftar UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2026
Besaran UMK di Jawa Barat bervariasi. Wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Kota Bandung berada di posisi tertinggi, sementara kabupaten di selatan seperti Pangandaran dan Banjar berada di kisaran bawah.
- Kota Bekasi: Rp5.505.000 (tertinggi)
- Kabupaten Karawang: Rp5.490.000
- Kabupaten Bekasi: Rp5.450.000
- Kota Bandung: Rp4.450.000
- Kabupaten Bandung: Rp4.300.000
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.900.000
- Kota Depok: Rp4.850.000
- Kota Bogor: Rp4.750.000
- Kabupaten Bogor: Rp4.700.000
- Kota Cimahi: Rp3.850.000
- Kabupaten Purwakarta: Rp4.250.000
- Kabupaten Subang: Rp4.100.000
- Kabupaten Indramayu: Rp3.200.000
- Kota Cirebon: Rp2.800.000
- Kabupaten Cirebon: Rp2.750.000
- Kabupaten Kuningan: Rp2.400.000
- Kabupaten Majalengka: Rp2.500.000
- Kabupaten Sumedang: Rp3.400.000
- Kota Tasikmalaya: Rp2.900.000
- Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.850.000
- Kota Banjar: Rp2.200.000 (terendah)
- Kabupaten Ciamis: Rp2.300.000
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.250.000
- Kabupaten Garut: Rp2.600.000
- Kabupaten Sukabumi: Rp3.100.000
- Kota Sukabumi: Rp3.000.000
- Kabupaten Cianjur: Rp2.950.000
Angka di atas merupakan hasil penetapan resmi yang diumumkan pada akhir November 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. Perbedaan nominal antar daerah mencerminkan kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing wilayah.
Faktor yang Mempengaruhi Besaran UMK
Penetapan UMK tidak seragam karena mempertimbangkan beberapa indikator. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi variabel utama—kabupaten dengan kawasan industri seperti Karawang dan Bekasi memiliki PDRB tinggi sehingga mampu membayar upah lebih besar.
Inflasi daerah juga dihitung, begitu pula dengan kondisi pasar kerja dan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB. Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan survei serta sidang sebelum merekomendasikan angka final kepada gubernur.
Perbedaan UMR Provinsi dan UMK Kabupaten
Banyak pekerja keliru mengartikan UMR dan UMK. UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang merujuk pada upah minimum provinsi (UMP). Saat ini istilah resmi yang dipakai adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.150.000. UMK di setiap daerah tidak boleh lebih rendah dari angka UMP tersebut. Selisih antara UMP dan UMK tertinggi mencapai lebih dari dua kali lipat, menunjukkan disparitas ekonomi yang tajam antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat.
Cara Mengecek UMK Secara Resmi
Untuk memastikan angka terbaru, pekerja bisa mengakses situs resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat di sdm.jabarprov.go.id. Data yang tercantum di situs tersebut merupakan sumber primer yang paling akurat.
Alternatif lain, kunjungi kantor Disnaker kabupaten/kota setempat. Mereka biasanya menyediakan papan pengumuman atau layanan informasi terkait pengupahan. Perusahaan juga wajib memberitahukan besaran upah sesuai UMK kepada pekerjanya melalui struktur dan skala upah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah UMK 2026 sudah berlaku?
Ya, seluruh UMK kabupaten/kota di Jawa Barat berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Perusahaan wajib menyesuaikan upah pekerjanya paling lambat pada tanggal pembayaran gaji bulan Januari.
Bagaimana jika perusahaan membayar di bawah UMK?
Pekerja dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui aplikasi SIAP Kerja Kemnaker. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar.
Apakah UMK berlaku untuk semua sektor usaha?
UMK berlaku bagi perusahaan dengan jumlah karyawan di atas 100 orang atau aset di atas Rp10 miliar. Usaha mikro dan kecil dengan kriteria di bawah itu tidak wajib mengikuti UMK, melainkan menggunakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Bisakah UMK berbeda dalam satu kabupaten?
Tidak untuk sektor yang sama. Namun untuk sektor tertentu seperti padat karya atau industri garmen, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral yang besarnya di atas UMK kabupaten.
Kapan UMK tahun berikutnya diumumkan?
Proses pembahasan dimulai sekitar bulan September, dan keputusan gubernur biasanya terbit pada akhir November. Pantau terus pengumuman resmi dari Disnaker Jabar.
Memahami UMK bukan hanya soal angka, tetapi juga hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Pastikan kamu menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika ada ketidaksesuaian, segera konsultasikan ke serikat pekerja atau dinas terkait. Dengan data di atas, kamu bisa menghitung sendiri apakah gaji yang diterima sudah sesuai dengan standar di wilayahmu.
