JAKARTA — Penguatan kelembagaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi langsung dari jajaran Komisioner KI DKI Jakarta. Dalam forum pertukaran pengalaman yang digelar di Kantor KI DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026), sejumlah komisioner menilai dukungan fasilitas yang dimiliki KI Jabar lebih unggul dibandingkan dengan lembaga serupa di ibu kota.
“Dari sisi fasilitasi anggaran KI Jabar lebih unggul dari DKI, stafnya lebih banyak, fasilitas ruang sidangnya juga lebih baik, juga kantornya. Kalau kami masih bersatu dengan KPI D,” ujar Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali dalam diskusi tersebut.
Apresiasi itu disampaikan langsung di hadapan rombongan KI Jawa Barat yang dipimpin Komisioner Erwin Kustiman. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi antarlembaga yang juga menyasar Komisi Informasi Pusat yang baru saja melantik pengurus baru.
Modal Kelembagaan untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Menurut Aang, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam optimalisasi tugas dan fungsi Komisi Informasi. Dengan fasilitas kantor dan ruang sidang yang memadai, sebuah komisi informasi memiliki modal kuat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa sekaligus sosialisasi kepada publik.
Selain aspek fasilitas, kedua lembaga juga bertukar pengalaman mengenai digitalisasi layanan. KI DKI Jakarta memaparkan pengembangan sistem dan aplikasi mandiri untuk mendukung Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Pada 2025, sebanyak 829 badan publik menjadi sasaran Monev, dan jumlahnya meningkat menjadi 1.001 badan publik pada 2026.
Digitalisasi Sengketa dan Edukasi hingga Level RT
Pembahasan dalam pertemuan itu juga menyentuh penyelesaian sengketa informasi yang kini telah memanfaatkan sistem digital. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan layanan bagi masyarakat yang mengajukan sengketa.
KI DKI Jakarta pun berbagi pengalaman soal strategi membangun kesadaran publik terhadap hak atas informasi. Sosialisasi tidak hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, tetapi diperluas hingga tingkat lingkungan, termasuk Rukun Tetangga (RT).
“Kami ingin berbagi pengalaman. Setiap Komisi Informasi memiliki praktik baik masing-masing yang dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan pelayanan informasi publik,” kata Erwin Kustiman di sela kunjungan.
400 Perkara Sengketa Masuk Sepanjang 2026
Di tengah penguatan kelembagaan, KI Jawa Barat menghadapi tantangan besar berupa tingginya jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi. Hingga tahun 2026, jumlah perkara yang masuk telah mencapai sekitar 400 perkara.
“Untuk tahun ini saja, jumlah sengketa informasi yang masuk sudah mencapai sekitar 400 perkara. Banyaknya beban penyelesaian sengketa ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, termasuk bagaimana membagi sumber daya agar fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” jelas Erwin.
Kendati beban perkara tinggi, Erwin menegaskan bahwa pada 2025 KI Jawa Barat berhasil menyelesaikan 503 sengketa informasi publik. Capaian tersebut menjadi motivasi sekaligus bukti kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara secara tuntas.
Erwin menambahkan, tingginya angka sengketa menegaskan pentingnya penguatan edukasi keterbukaan informasi publik. Pemahaman yang baik mengenai hak masyarakat dan kewajiban badan publik diharapkan mampu mendorong penyelesaian persoalan sejak awal serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
