JAWA BARAT — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan kehormatan Special Envoy for Climate Change Republik Rakyat Tiongkok, HE Liu Zhenmin, di Kantor KLH, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi ajang sinkronisasi posisi kedua negara menjelang berbagai forum internasional, khususnya terkait implementasi Persetujuan Paris.
Prinsip Tanggung Jawab Bersama yang Dibidik Dua Negara Besar
Dalam forum tersebut, kedua negara menegaskan komitmennya pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Indonesia dan Tiongkok, sebagai dua negara berkembang besar, sepakat mendorong negara maju agar memenuhi kewajiban pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat," ujar Menteri Jumhur dalam keterangan resminya.
Sektor Prioritas dan Rencana Tindak Lanjut Teknis
Pembahasan tidak berhenti pada tataran komitmen politik. Kedua negara mengidentifikasi sejumlah sektor prioritas yang akan diperkuat, antara lain:
- Pengembangan energi terbarukan dan pasar karbon - Pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy) - Perlindungan keanekaragaman hayati dan hilirisasi mineral kritis - Pengembangan sistem peringatan dini dan riset bersama
Liu Zhenmin menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam agenda pembangunan hijau. Tiongkok, kata dia, siap memperluas kerja sama praktis di bidang energi bersih, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular.
Pasar Karbon dan Keadilan Iklim Jadi Pilar Baru
Indonesia memanfaatkan pertemuan ini untuk memaparkan pendekatan terbaru dalam aksi iklim nasional. Ada tiga pilar yang tengah dikembangkan: mitigasi, adaptasi, dan prosperity. Pendekatan ini akan diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), serta mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing).
"Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan," tegas Jumhur.
Baik Indonesia maupun Tiongkok sepakat menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut melalui koordinasi teknis yang lebih intensif. Langkah ini diambil untuk memastikan program-program yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pertemuan ini diharapkan mempertegas posisi bersama kedua negara dalam negosiasi iklim global, di tengah tekanan internasional untuk mempercepat aksi pengurangan emisi. Bagi Indonesia, kerja sama ini menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan agenda perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.
