BANDUNG — Isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dipastikan tidak akan berlanjut ke tahap pengambilan keputusan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kompak menyatakan bahwa tidak ada usulan resmi dari pemerintah daerah maupun dewan terkait perubahan nama tersebut.
Bukan Usulan Resmi Pemerintah dan DPRD
Ono Surono menjelaskan, wacana ini bermula dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD. Aspirasi itu kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dikaji sesuai mekanisme yang berlaku.
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026), dikutip dari detikJabar.
Mayoritas Fraksi Hanya Setuju untuk Dikaji
Menurut Ono, pembahasan di internal DPRD tidak serta-merta berarti menyetujui perubahan nama. Hampir semua fraksi sepakat untuk menindaklanjuti usulan tersebut dalam bentuk kajian lebih mendalam, bukan langsung mengambil keputusan.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," kata dia.
Pertimbangan Ekonomi dan Keberagaman Budaya
Ono menambahkan, jika kajian tetap dilanjutkan, pembahasannya harus mencakup aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat dihuni masyarakat dengan latar belakang beragam, mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebon.
"Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," tegas Ono.
Dedi Mulyadi: Nama Tetap Jawa Barat
Senada dengan Ono, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa isu tersebut bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan fokus pemerintah saat ini tetap pada penyelesaian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi.
