JAWA BARAT — Jakarta — Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, menilai kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ditentukan oleh popularitas pejabat, melainkan oleh ketegasan pimpinan dalam menindak setiap perkara. Pernyataan ini mengemuka di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi.
Menurut Suparji, dinamika hukum yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh justru menjadi ujian sekaligus peluang bagi Kejagung untuk menunjukkan independensinya. Penegakan hukum yang berjalan lambat atau terkesan tebang pilih, kata dia, akan langsung berdampak pada erosi kepercayaan masyarakat.
"Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjabat, tetapi oleh integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menegakkan hukum," ujar Suparji kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).
Ia menegaskan bahwa publik saat ini lebih cermat mengamati proses hukum yang berjalan. Ketegasan Jaksa Agung dalam mengambil keputusan, termasuk dalam perkara yang sensitif secara politik, menjadi barometer utama penilaian publik terhadap kinerja lembaga.
Suparji menambahkan, kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi tidak boleh membuat aparat penegak hukum ragu atau memperlambat proses penyidikan. Sebaliknya, perkara tersebut harus ditangani dengan transparan dan profesional agar publik melihat tidak ada ruang untuk kompromi.
"Munculnya dinamika hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi tidak boleh melambatkan tempo penegakan hukum. Ini momentum penting untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi," tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah berbagai tantangan internal yang dihadapi institusi Adhyaksa. Kejagung sendiri tengah menangani sejumlah perkara besar yang menjadi perhatian nasional, mulai dari dugaan korupsi tata niaga komoditas hingga kasus yang menyeret nama-nama yang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Pengamat menilai posisi Kejaksaan Agung yang berada di bawah kekuasaan eksekutif kerap menjadi sorotan dalam kasus-kasus yang beririsan dengan kepentingan politik. Namun, Suparji mengingatkan bahwa sejarah mencatat berbagai terobosan penegakan hukum justru lahir ketika pimpinan lembaga berani mengambil sikap tegas.
Ketegasan tersebut, lanjutnya, tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari kualitas penanganan dan keberanian mengungkap fakta di pengadilan. Publik, kata dia, menunggu pembuktian bahwa tidak ada kekebalan bagi siapa pun yang terlibat tindak pidana.
Ke depannya, Suparji berharap Kejagung terus menjaga marwah institusi dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif. Kepercayaan yang telah terbangun, menurutnya, adalah aset berharga yang harus dijaga dengan kerja-kerja nyata di lapangan, bukan sekadar pencitraan.