MAJALENGKA — Dudung Abdullah Yasin menyatakan para kepala desa di Kabupaten Majalengka ramai mengeluhkan usulan penundaan Pilkades serentak yang disampaikan sejumlah kepala desa berstatus akhir masa jabatan (AMJ) 2027 ke DPR RI. Keluhan itu muncul karena usulan tersebut dinilai berdampak ke seluruh kabupaten/kota, bukan hanya ke desa pengusul.
"Justru dengan adanya berita itu, teman teman kepala desa di Majalengka mengeluhkan. Karena secara umum dampaknya pasti akan diterima oleh siapapun itu salah satunya kepala desa," tegas Dudung, Sabtu 3 Oktober 2026.
Antisipasi Moratorium Pilkades Seperti di Banjarnegara
Dudung menuturkan, permintaan atau usulan penundaan itu bisa diterima atau ditolak. Namun ia mencontohkan kejadian di Kabupaten Banjarnegara agar tidak terulang di Majalengka.
"Antisipasi pahitnya ketika itu terjadi lagi yakni moratorium. Sehingga yang menjadi korban itu siapa kalau bukan masyarakat yang mencalonkan diri dengan kans-nya menang besar. Belum lagi sudah banyak mengeluarkan finansial, tenaga, pikiran dan lainnya," jelasnya.
Menurut Dudung, moratorium menjadi risiko terbesar bagi calon kepala desa yang sudah menyiapkan diri jauh sebelum tahapan pemilihan dibuka. Biaya sosial dan finansial yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali bila pemilihan ditunda tanpa kepastian.
Dudung: Saya Baru Habis Masa Jabatan 2029
Dudung menegaskan secara pribadi tidak memiliki kepentingan atas usulan tersebut. Masa jabatannya sebagai kepala desa baru berakhir pada 2029 mendatang.
Ia meyakini para kepala desa di Majalengka memegang prinsip bahwa kepemimpinan yang amanah akan tetap diterima warga kapan pun pemilihan digelar.
"Kita semua (kepala desa di Majalengka) percaya disamping karena takdir Allah SWT dan diri kita sendiri. Jadi bagi semua kepala desa yang menjalankan tugas dengan amanah, jujur, adil, dekat dengan masyarakat, dan disukai masyarakatnya, maka mau pilihan kapan pun tidak usah khawatir. Insya Allah menang lagi," kata Dudung.
Warga di Desa dengan Kuwu Kurang Greget Paling Dirugikan
Dudung menyoroti dampak penundaan bagi masyarakat desa yang menginginkan pergantian pemimpin. Kondisi itu, menurutnya, paling terasa di desa yang hubungan antara kuwu dan warganya sudah renggang.
"Karena mungkin kurang dekat hubungannya, sudah tidak ada motivasi lagi, dianggap kurang greget. Nah beda lagi dengan desa yang Kuwu nya dirasa cocok karena kinerjanya bagus dan dekat dengan masyarakatnya. Sehingga mau pilihan kapan pun tidak masalah," terangnya.
DPC Apdesi Majalengka menyampaikan keluhan tersebut sebagai sikap resmi organisasi, bukan penilaian pribadi pengurus. Usulan penundaan Pilkades serentak 2027 kini berada di ranah DPR RI, sementara tahapan pemilihan di Majalengka tetap menunggu kepastian jadwal dari pemerintah pusat dan daerah.
