BANDUNG BARAT — Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) menjadi sorotan elemen masyarakat sipil. Aliansi Aktivis Bandung Barat memastikan pengawalan ketat terhadap proses tersebut, terutama setelah munculnya dugaan pelanggaran kode etik dan isu jual beli jabatan yang sempat menyeret oknum pejabat di masa lalu.
Koordinator Aliansi Aktivis Bandung Barat, Agus Satria, mengapresiasi kinerja Ketua TPK, Ade Zakir Hasim, yang dinilai bekerja maksimal dan cermat dalam memproses penataan jabatan. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pembenahan struktur pemerintahan yang harus berjalan beriringan dengan transparansi dan efektivitas kerja para pejabat di lapangan.
Pejabat Baru Wajib Eksekusi Visi Bandung Barat AMANAH
Para pejabat yang telah mengambil sumpah jabatan kini memikul kewajiban moral serta profesionalisme penuh. Seluruh program kerja pimpinan daerah wajib dieksekusi secara presisi tanpa ada penyimpangan di tingkat operasional.
"Setiap pejabat yang diberikan amanah wajib bekerja sungguh-sungguh untuk menjalankan dan mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu BANDUNG BARAT AMANAH," tegas Agus Satria dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
"Jangan sampai ada pejabat yang justru menghambat atau melenceng dari visi-misi besar ini," tambahnya.
Mengapa Isu Jual Beli Jabatan di BKPSDM KBB Kembali Disorot?
Penataan birokrasi di wilayah KBB tidak terlepas dari rekam jejak kelam yang pernah mencuat. Dugaan pelanggaran kode etik hingga isu jual beli jabatan yang sempat mengarah pada oknum pejabat, seperti Kepala BKPSDM KBB, menjadi poin penting yang terus diincar dan diawasi oleh elemen masyarakat sipil.
Agus menilai bahwa pengawasan warga adalah benteng utama agar birokrasi tidak melenceng. Pengawalan ketat yang dilakukan warga terhadap dugaan pelanggaran etik dan isu jual beli jabatan di tubuh BKPSDM KBB menjadi bagian dari upaya memastikan proses rotasi kali ini berjalan bersih.
Langkah Bupati Jeje Ritchie Ismail dalam merombak serta menata ulang tata kelola birokrasi dinilai sebagai langkah nyata yang patut didukung bersama demi pembenahan birokrasi KBB yang lebih efektif dan optimal ke depan.
