KARAWANG — Sebanyak 139 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Aep Syaepuloh. Prosesi berlangsung di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang, dan mencakup sejumlah jenjang jabatan sekaligus.
Rinciannya, 25 orang merupakan pejabat administrator atau eselon III, 55 pejabat pengawas atau eselon IV, sembilan kepala puskesmas, serta 50 pejabat fungsional. Pelantikan juga dirangkai dengan pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil.
Aep menekankan penempatan dalam sebuah jabatan bukan hak yang melekat pada pejabat. Posisi itu, menurut dia, bisa berubah bila kinerja dan tanggung jawab tidak dijalankan dengan baik.
"Jabatan ini adalah amanah. Jabatan ini bukan hak mereka, tetapi amanah yang saya berikan," tegas Aep di hadapan pejabat yang dilantik.
Ia menjelaskan mutasi dan rotasi menjadi bagian dari evaluasi kinerja aparatur. Pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tertentu masih mungkin dipindahkan ke jabatan lain sesuai kebutuhan organisasi maupun hasil evaluasi.
Aep mencontohkan pejabat yang sebelumnya menjabat kepala bidang dapat ditempatkan sebagai sekretaris kecamatan, begitu pula sebaliknya. Menurutnya, posisi tersebut tidak bersifat permanen.
"Bagaimana kembali lagi, itu tergantung dirinya masing-masing. Bisa tidak membawa amanah ini," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aep kembali menegaskan proses mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkab Karawang tidak disertai praktik jual-beli jabatan. Ia meminta pejabat yang telah diberi kepercayaan membuktikannya melalui pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya sampaikan, tidak ada yang namanya jual-beli jabatan. Tidak ada. Mereka harus bekerja dengan sebaik-baiknya," terangnya.
Aep mengingatkan para pejabat agar tidak hanya berbicara soal hak sebagai ASN. Hak, kata dia, harus berjalan beriringan dengan kewajiban memberi pelayanan kepada warga.
"Kami tidak mengurangi hak mereka. Sekarang berikan haknya mereka terhadap masyarakat. Mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang tidak bisa mengikuti, ya konsekuensinya," ucapnya.
Selain soal kinerja, Aep meminta pejabat yang baru dilantik membangun komunikasi dengan media. Keterbukaan komunikasi dinilai diperlukan agar program pemerintah dan pelayanan publik dapat diketahui masyarakat.
"Media itu harus didekati, disampaikan. Teman-teman media sekarang berbeda. Yang penting bagaimana komunikasinya," kata Aep.
Ia juga mengingatkan agar jabatan tidak membuat seorang pejabat merasa paling benar. Aparatur tetap harus saling mengingatkan dan terbuka terhadap masukan.
"Kita ini kadang-kadang merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Sebagai manusia tentunya kita sama-sama saling mengingatkan," tuturnya.
Aep menilai pembangunan Karawang tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat, media, dunia usaha, dan berbagai unsur lain dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan daerah.
Salah satu contohnya penanganan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Karawang. Dalam kondisi tersebut, distribusi air bersih kepada warga terdampak melibatkan berbagai pihak.
"Kalau kita kerja sendiri, kayaknya tidak mungkin. Jadi kalau kita berbicara seperti itu, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita kerjakan bersama-sama," ujarnya.
Di hadapan 139 pejabat yang baru dilantik, Aep kembali menekankan pentingnya membuktikan kepercayaan melalui kerja nyata. Jabatan yang diterima harus menjadi dorongan untuk meningkatkan pelayanan, bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan.
"Yang hari ini kita dapatkan adalah amanah. Saya inginkan kepada Bapak-Ibu semuanya yang hari ini dilantik, mudah-mudahan kita bersama-sama bekerja," tutupnya.