JAKARTA - Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ditegaskan Kementerian PU menjadi kunci suksesnya penataan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Penataan kawasan yang dimaksud meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal.
Progres pekerjaan ini sudah mencapai 25,34% sejak dimulai Desember 2025, dengan aktivitas penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone, ditargetkan tuntas Desember 2026.
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya menggarap Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dengan progres 36,90% per 9 Agustus 2026.
Pembangunan gedung ini berjalan sejak 20 Oktober 2025, dikerjakan PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan kontrak senilai Rp355,36 miliar dari APBN.
Kawasan ini terletak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, dan 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire.
Pembangunan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal pemerataan pembangunan wilayah Papua, serta menjadi bagian dari semangat PU 608 Kementerian PU dalam menghadirkan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat.