TASIKMALAYA — Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menuai kritik keras. Politisi senior DPRD Kota Tasikmalaya, H. Denny Romdony, memperingatkan agar kesejahteraan 6.000 pegawai negeri tidak dikorbankan akibat kegagalan manajemen anggaran daerah yang disebut defisit sekitar Rp 182 miliar.
Dalam episode terbaru program Perspektif, Denny Romdony dari Fraksi PDI Perjuangan menyuarakan kekhawatirannya. Ia menilai wacana pemotongan TPP hingga 40 persen merupakan langkah yang keliru dan kontraproduktif.
"Jangan jadikan kesejahteraan 6.000 pegawai sebagai tumbal kegagalan manajemen anggaran," tegas Denny Romdony dalam pernyataan yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya, baru-baru ini.
Wacana pemangkasan TPP ini muncul di tengah kondisi fiskal yang disebut tengah tertekan. Pemerintah Kota Tasikmalaya dilaporkan menghadapi defisit anggaran yang mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 182 miliar.
Alih-alih melakukan efisiensi pada pos belanja lain yang dianggap kurang prioritas, kebijakan memotong hak pegawai justru dinilai sebagai jalan pintas yang merugikan. Denny Romdony menilai bahwa persoalan defisit harus diselesaikan secara struktural, bukan dengan membebani ASN.
TPP merupakan komponen penting dalam struktur penghasilan ASN di luar gaji pokok. Jika dipangkas hingga 40 persen, pendapatan ribuan pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dipastikan turun drastis.
Kekhawatiran terbesar, penurunan kesejahteraan ini berpotensi menggerus motivasi kerja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan hingga operasional puskesmas dan sekolah, semuanya bisa terdampak.
Denny Romdony mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan tidak merugikan pegawai. Beberapa opsi yang bisa ditempuh antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penundaan proyek yang tidak mendesak, atau negosiasi ulang dengan pihak ketiga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai rencana pemotongan TPP tersebut. Publik dan kalangan DPRD pun menanti langkah konkret dari kepala daerah untuk menyelesaikan krisis fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN.