CIREBON — Persoalan utama petani di Jawa Barat saat musim kemarau bukan lagi pengolahan lahan, melainkan keterbatasan pasokan air untuk mengairi sawah. Hal itu mendorong BP Mektan Jabar memprioritaskan program pompanisasi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Cirebon.
Kepala Satpel Plumbon BP Mektan Jabar Tatang Supriyatna mengatakan, pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 unit pompa ke petani di Cirebon. Bantuan itu bertujuan mempertahankan aktivitas budidaya padi selama musim kemarau.
"Saat ini paling urgen adalah pompanisasi. Baik pompa kecil maupun besar, karena di beberapa wilayah sumber airnya cukup jauh dari lahan pertanian," kata Tatang di Cirebon, Selasa.
BP Mektan tidak hanya menyalurkan pompa, tetapi juga memantau pemanfaatannya secara berkala. Tatang menjelaskan, jika satu kelompok tani tidak menggunakan pompa dalam periode tertentu, alat itu akan dipindahkan ke lokasi lain yang sedang mengalami kekeringan.
"Apabila terdapat pompa yang sementara tidak dipakai oleh satu kelompok tani, peralatan itu akan dipindahkan ke lokasi lain yang sedang mengalami kekeringan," ujarnya.
Strategi itu dinilai efektif karena kebutuhan pompa di setiap wilayah berbeda. Kondisi topografi dan jarak sumber air menjadi faktor utama. Di sejumlah daerah, petani bahkan harus menggunakan dua hingga tiga unit pompa agar air bisa dialirkan sampai ke areal persawahan.
Selain pompanisasi, BP Mektan juga mengoptimalkan penggunaan traktor roda empat (TR4) untuk mempercepat pengolahan lahan. Alat ini dinilai lebih efektif dibandingkan traktor roda dua, terutama pada sawah yang tanahnya mengeras setelah panen menggunakan combine harvester.
Tatang menjelaskan, traktor roda empat memiliki kemampuan mengolah tanah yang lebih baik pada lahan padat. Penggunaannya dapat membantu petani menghemat waktu, tenaga, dan biaya produksi.
BP Mektan tidak bekerja sendiri. Tatang menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Tujuannya, penanganan dampak kekeringan berjalan terpadu dan kebutuhan petani dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
"Semua pihak yang mendukung harus berkesinambungan. Apa yang dibutuhkan petani, kita kontribusikan secara bahu-membahu," kata Tatang.