JAWA BARAT — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyambut baik kebijakan penetapan harga BBM khusus untuk nelayan. Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing nelayan di tengah tingginya biaya produksi.
"Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menghadirkan kebijakan konkret untuk meringankan beban biaya operasional nelayan," ujar Riswanto dalam keterangan resmi, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, selama ini BBM menjadi komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, harga BBM nonsubsidi untuk kapal-kapal besar sempat melonjak hingga Rp 21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT sudah mendapatkan BBM subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.
"Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang nonsubsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp 21.300," terang Airlangga dalam keterangan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dari hasil ratas, disepakati harga khusus untuk nelayan pengusaha dipatok di angka Rp 15.000 per liter. Angka ini diambil berdasarkan harga rata-rata produksi solar dalam negeri yang mencapai Rp 18.600 per liter.
Uniknya, subsidi harga BBM ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Airlangga menyebutkan, selisih sebesar Rp 3.600 per liter akan ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit).
"Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat," jelasnya. Pemerintah juga telah menyiapkan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.
Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, Andi Iwan Aras, berharap kebijakan ini bisa berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Ia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan, kemudahan akses, serta pengawasan yang ketat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak.
"Kami selaku pengurus HNSI menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program yang berpihak kepada nelayan, demi terwujudnya nelayan yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing," kata Andi Iwan Aras.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan Prabowo untuk menekan biaya logistik di sektor perikanan. Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, diharapkan produktivitas penangkapan ikan nasional bisa meningkat signifikan.