BANDUNG — Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mendapat respons dari tingkat pusat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal secara tegas meminta agar elite politik di Jawa Barat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.
"Kalau menurut saya sih justru lebih fokus bagaimana pembangunan di setiap provinsi itu," kata Cucun di kompleks parlemen, Kamis (9/7).
Cucun mengaku telah mendengar usulan yang disampaikan oleh DPRD Jawa Barat. Namun, ia menilai wacana ini sudah menimbulkan kegaduhan dan perbedaan pendapat di kalangan warga. Ia pun mengingatkan agar jika wacana itu tetap ingin didorong, sosialisasi kepada publik harus dilakukan secara transparan dan jelas.
"Jangan sampai hal-hal misalkan yang terkait tadi harus disampaikan kalau misalkan punya tujuan-tujuan tertentu mengubah nama provinsi ini publikasinya harus jelas," ujarnya. Meski demikian, Cucun meyakini bahwa hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum memasuki tahapan serius.
Di sisi lain, proses pembahasan di tingkat provinsi masih berjalan. Komisi I DPRD Jabar baru-baru ini kembali menggelar rapat kerja dengan komunitas pengkaji pergantian nama. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyebut rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk tindak lanjut atas usulan dari komunitas.
Namun, sikap berbeda dan lebih tegas datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengubah nama provinsi. Dedi bahkan menyebut wacana perubahan nama menjadi Tatar Sunda itu hanyalah karangan segelintir orang di media sosial.
"Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusi perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi melalui akun Instagramnya.
Isu perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Provinsi Sunda sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini kerap mencuat setiap beberapa tahun sekali, didorong oleh kelompok pegiat budaya dan sejarawan yang ingin merevitalisasi identitas etnis Sunda. Namun, setiap kali wacana muncul, selalu dihadapkan pada pertimbangan biaya administrasi, perubahan dokumen kependudukan, dan potensi resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan nama Jawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari DPRD Jabar untuk melanjutkan wacana tersebut ke tingkat nasional. Dengan pernyataan tegas dari Gubernur Dedi Mulyadi, peluang perubahan nama provinsi dalam waktu dekat dinilai sangat kecil.